JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah rilis pers yang dikeluarkan oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan kalau anggaran blusukan Jokowi di tahun 2013 mencapai Rp 26,6 miliar. Menurutnya, blusukan itu hanya bermodal jalan kaki, tidak sampai memakan anggaran lebih.
"Blusukan enggak ada anggaran. Blusukan itu apa sih? Modalnya itu hanya jalan kaki," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Menurut Jokowi, segala bantuan yang ia keluarkan selama blusukanmerupakan dana operasional yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dana operasional itu dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Dahulu, dana itu bernama dana taktis.
Jokowi pun tak memungkiri kalau dana operasional yang ia terima bersama Basuki mencapai Rp 26,6 miliar. Kendati demikian, ia mengaku dana itu tidak habis hingga setengahnya.
"Kita itu punya dana operasional, dana operasi keamanan, dana sosial khusus, dana ketertiban sosial, dana operasional khusus. Kalau ada kebakaran, masalah gesekan masyarakat, butuh dana cepat, bantuannya ya dari dana operasional itu," kata Jokowi.
Ia menjelaskan, kegiatannya selama ini untuk blusukan berfungsi sebagai manajemen kontrol dan menjalankan fungsi pengawasan. Apabila pemerintah tidak dapat menciptakan manajemen kontrol dan pengawasan, program pun tidak akan terealisasi.
Selain itu, kalau pemimpin tidak mampu menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, masyarakat juga merasa tidak akan dekat dengan pemimpinnya. Pernyataannya itu sekaligus untuk menjawab tudingan pencitraan yang kerap dialamatkan kepadanya.
"Yang dicitrakan itu apanya? Lah wong kita ke kelurahan, kecamatan, cuma untuk mengecek doang, enggak pakai dana apa-apa," kata Jokowi.
Fitra memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut ternyata lebih mahal dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo dan Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
"Blusukan enggak ada anggaran. Blusukan itu apa sih? Modalnya itu hanya jalan kaki," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Menurut Jokowi, segala bantuan yang ia keluarkan selama blusukanmerupakan dana operasional yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dana operasional itu dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Dahulu, dana itu bernama dana taktis.
Jokowi pun tak memungkiri kalau dana operasional yang ia terima bersama Basuki mencapai Rp 26,6 miliar. Kendati demikian, ia mengaku dana itu tidak habis hingga setengahnya.
"Kita itu punya dana operasional, dana operasi keamanan, dana sosial khusus, dana ketertiban sosial, dana operasional khusus. Kalau ada kebakaran, masalah gesekan masyarakat, butuh dana cepat, bantuannya ya dari dana operasional itu," kata Jokowi.
Ia menjelaskan, kegiatannya selama ini untuk blusukan berfungsi sebagai manajemen kontrol dan menjalankan fungsi pengawasan. Apabila pemerintah tidak dapat menciptakan manajemen kontrol dan pengawasan, program pun tidak akan terealisasi.
Selain itu, kalau pemimpin tidak mampu menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, masyarakat juga merasa tidak akan dekat dengan pemimpinnya. Pernyataannya itu sekaligus untuk menjawab tudingan pencitraan yang kerap dialamatkan kepadanya.
"Yang dicitrakan itu apanya? Lah wong kita ke kelurahan, kecamatan, cuma untuk mengecek doang, enggak pakai dana apa-apa," kata Jokowi.
Fitra memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut ternyata lebih mahal dibanding Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo dan Prijanto.
Anggaran blusukan Fauzi Bowo saat itu hanya mencapai Rp 17,6 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam belanja penunjang operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
